Jakarta, BP2MI (4/1) - Awal tahun 2023,  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melepas keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Program Government to Government (G to G) Korea Selatan di eL Hotel Royale, Jakarta Utara, Rabu (4/1). Sebanyak 48 PMI yang diberangkatkan ini merupakan gelombang pertama yang dilepas pada tahun 2023.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, yang melepas langsung para PMI ini mengatakan, sejak dibukanya kembali penempatan PMI ke Korea Selatan pada bulan Desember 2021, sudah ada 11.766 orang yang diberangkatkan sampai saat ini.

“Untuk tahun 2022 saja, ada sebanyak 11.545 orang yang telah diberangkatkan. Ini adalah rekor yang terpecahkan, sejak penempatan PMI ke Korea Selatan pada tahun 2008. Biasanya penempatan PMI ke Korea Selatan tiap tahunnya rata-rata 6000-7000 PMI saja,” ujar Benny.

Untuk tahun 2023 ini, sambung Benny, penempatan PMI ke Korea Selatan akan tetap berlangsung. Kegiatan Preliminary Education (Prelim) rencananya akan mulai dilaksanakan di pertengahan bulan Januari, di mana sudah ada sekitar 2.400 CPMI yang telah memiliki Standard Labor Contract (SLC).

Benny menjelaskan, masih ada juga sekitar 8 ribuan CPMI yang harus diselesaikan proses keberangkatannya ke Korea Selatan. Bahkan tahun ini, BP2MI juga sudah bergerak untuk melakukan verifikasi dokumen bagi pendaftar baru, yakni sekitar 35.528 orang.

“Alhamdulillah minat untuk ke Korea Selatan ini semakin besar. Ini adalah gambaran positif, bahwa negara ingin menempatkan para PMI secara resmi dan kompeten,” jelas Benny.

Pada kesempatan ini, Benny juga memberikan penjelasan terkait kendala yang dihadapi dalam tahapan lamaran online CPMI UBT Khusus Tahun 2022.

“Masa error sistem selama dua hari sudah terlewati. Ada total 1.942 orang yang diproses, dan sekitar 1.300an sudah berada pda tahap sending. Sisanya telah dikembalikan ke akun CPMI untuk diperbaiki karena ada salah input,” imbuh Benny.

Benny menuturkan, BP2MI terus berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada CPMI, salah satunya melalui tahapan verifikasi dokumen CPMI bagi UBT Khusus Tahun 2022. “Tidak boleh ada lagi ketidakadilan bagi anak-anak bangsa yang memiliki kesempatan bekerja, karena sistem yang diskriminatif atau sentralisistik,” terangnya.

Saat ini, kata Benny, verifikasi dokumen CPMI sudah didistribusi ke BP3MI di daerah. Sehingga, dimana ada lokasi BP3MI, maka PMI bisa melakukan verifikasi dokumen, jadi tidak lagi hanya dilakukan di pulau Jawa.

Adapun ke-48 PMI yang dilepas ini, terdiri dari 47 PMI Re-Entry sektor manufaktur dan 1 PMI Re-Entry sektor perikanan. Dengan domilisi terbanyak dari provinsi Jawa Tengah 18 orang, Jawa Barat 17 orang, Jawa Timur 9 orang, Lampung 2 orang, serta Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan masing-masing 1 orang.** (Humas/SD)