Friday, 29 March 2024

Berita

Berita Utama

Buktikan BP2MI Serius Perjuangkan Pembukaan Penempatan Korea, Kepala BP2MI Kembali Bertemu Dubes Korea Selatan

-

00.10 12 October 2021 2189

Buktikan BP2MI Serius Perjuangkan Pembukaan Penempatan Korea, Kepala BP2MI Kembali Bertemu Dubes Korea Selatan

Jakarta, BP2MI (12/10) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani untuk kesekian kali berjumpa dengan dengan Kedutaan Besar Korea Selatan dan Human Resource Development Korea (HRDK) demi mendorong percepatan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Korea Selatan yang hampir dua tahun belakangan ini tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19.

"BP2MI terus berkoordinasi baik secara internal melalui Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan, maupun secara khusus dalam hal ini pihak Korea," tutur Benny dalam siaran langsung melalui media sosial Instagram dan Facebook BP2MI, yang berlangsung di Command Center BP2MI, Selasa (12/10).

Menjawab kritik dan kegelisahan publik tentang penundaan keberangkatan Calon PMI Korea Selatan, Benny menegaskan tidak ada keinginan pemerintah Indonesia yakni BP2MI dan Kemnaker untuk menunda atau sengaja tidak memberangkatkan Calon PMI. 

"Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas Sikat Sindikat di Bandung pada minggu lalu bahkan mengatakan, bagaimana bisa pemerintah sengaja menunda penempatan padahal pemerintah berkepentingan bahwa PMI dapat membantu perekonomian negara? Ini tidak masuk akal," imbuh Benny.

Adapun siaran langsung ini dilaksanakan pasca pertemuan antara Kepala BP2MI dengan Duta Besar Korea Selatan, Park Tae Sung, beserta HRDK Jakarta, pada Selasa siang (12/10). Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Korea Selatan, Park Tae Sung sangat mendukung upaya percepatan keberangkatan CPMI ke Korea Selatan. Bahkan pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Ini membuktikan bahwa pemerintah terus berjuang untuk percepatan penempatan CPMI di Korsel," jelas Benny.

Bahkan, sambung Benny, Dubes Korsel memuji Pemerintah RI yang telah berhasil menangani pandemi COVID-19 dalam negeri, yang menurutnya merupakan sebuah keajaiban. 

"Terdapat beberapa poin pertimbangan yang akan disampaikan Dubes Korea Selatan kepada Pemerintah dan otoritas kesehatan di Korea Selatan terkait capaian progresif Pemerintah RI dalam penanganan COVID-19, yakni cakupan vaksinasi dan pengendalian varian delta yang telah dilakukan dengan cukup baik, serta menurunnya positivity rate," ungkap Benny.

Benny juga menjelaskan, saat ini pemerintah RI telah membentuk tim penempatan CPMI Korea dan Taiwan untuk memastikan sarana dan pelayanan kesehatan, seperti jaminan kesehatan dan peralatan penunjang protokol kesehatan di tempat kerja, pelatihan, dan hotel telah memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan.

"Dubes Korsel telah menetapkan 10 Rumah Sakit di Indonesia yang akan menangani CPMI Korea yang akan berangkat. BP2MI akan bersurat ke Rumah Sakit tersebut untuk meminta agar pelayanan dilakukan secara baik, benar, tidak bodong, dan tidak asal-asalan," terang Benny.

Secara terperinci, Benny menerangkan kepada seluruh Calon PMI bahwa BP2MI tidak hanya serius memperjuangkan keberangkatan CPMI Korea dan Taiwan saja, tapi juga PMI ke semua negara penempatan. Data penempatan setiap tahun menunjukkan terdapat 270.000 PMI yang diberangkatkan, namun seiring dengan kebijakan penutupan negara penempatan akibat pandemi COVID-19, jumlah penempatan PMI mengalami tren penurunan yakni hanya mencapai 113.173 PMI pada tahun 2020 dan 54.829 PMI pada tahun 2021.

"Tidak hanya 6.348 CPMI Korsel, tapi memang terdapat 220.000 CPMI yang kehilangan peluang kerja ke luar negeri akibat pandemi COVID-19. Tentu ini situasi yang memprihatinkan bagi kita semua dan secara serius akan BP2MI perjuangkan," papar Benny.

Di penghujung siaran langsungnya, Benny menyatakan bahwa dirinya sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan komentar publik. 

 "Siapapun bisa datang dan bertemu dengan saya, kapanpun dan dimanapun, termasuk di daerah maupun di kantor BP2MI, karena saya tidak punya cukup waktu untuk menjawab semua komentar di medsos," pungkasnya. * (Humas/MIF)