Bandung, BP2MI (29/5) - Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, Kombes Pol. Mulia Nugraha, menjadi narasumber dalam kegiatan yang bertajuk Strategi Pencegahan Kekerasan Tindak Pidana Perdaganan Orang (TPPO) Bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Barat pada Senin (29/5/2023), di Gedung Sekoper Cinta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara BP3MI Jabar, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, DP3AKB Jawa Barat, dan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Barat.

Mulia menyampaikan, Jawa Barat merupakan kantong Pekerja Migran Indonesia paling banyak kedua setelah Jawa Timur. Hal ini dibuktikan pada Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), jumlah Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat mencapai 1.038.466.  Dari sebanyak 91.353 penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia Terkendala dari awal tahun 2020 hingga 3 April 2023, 80 persen korban adalah perempuan dan ibu-ibu.

“Upaya pencegahan untuk melawan para sindikat dan oknum yang tidak bertanggung jawab adalah dengan melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial resmi BP3MI Jawa Barat. Selama tahun 2023, sebagian besar pengaduan yang masuk adalah permohonan kepulangan dan kasus tertinggi korban penempatan nonprosedural adalah ke Timur Tengah. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama instansi terkait, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, telah menyepakati slogan ‘Perang Semesta’ yang akan terus kami maksimalkan,” pungkas Mulia.

Kejahatan kemanusiaan, lanjut Mulia, melalui penempatan nonprosedural tidak boleh didiamkan. Seluruh Kementerian/Lembaga dan stakeholder diharapkan bekerja sama untuk memberantas sindikat. Melawan sindikat merupakan panggilan historis dengan energi yang kuat dan solidaritas. Semua pihak harus optimis bahwa praktik kejahatan terhadap pekerja migran melalui perdagangan gelap dapat dihentikan. 

“Tidak lepas di mana daerah yang menjadi kantong penempatan terbesar, itu akan dibarengi dengan penempatan nonprocedural. Ini yang harus kita hadapi bersama dengan merawat sinergi dan memperkuat kolaborasi. Kita pasti akan bisa menghadapinya bersama-sama,” ujar Mulia.

Turut hadir sebagai narasumber Komisaris Polisi, Dewi Candra; Kanit II Direktorat Reskim UM Polda Jabar; serta PMI purna asal Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang menceritakan pengalaman pahit saat bekerja di Arab Saudi melalui jalur penempatan ilegal. * (Humas/BP3MI Jawa Barat/RS/FI/CLN)

-