Jakarta, BP2MI (5/10) – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di Ruang Rapat Adelina Sau BP2MI, Rabu (5/10/2022).

Kegiatan yang digelar oleh Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) secara daring ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pada periode sebelumnya.

Benny menyampaikan, BP2MI terus melakukan pembenahan secara berkala sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.

“Salah satu yang menjadi fokus BP2MI adalah penguataan kelembagaan, baik yang berada di pusat maupun daerah. Perubahan nomenklatur Unit Pelayanan Teknis (UPT) menjadi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) ialah salah satu bukti keseriusan kami dalam optimalisasi pelayanan di kantong-kantong PMI,” ujar Benny.

Mengakhiri sambutannya, Benny berharap Kedeputian Bidang RBKunwas KemenPANRB dapat memberikan banyak masukan bagi BP2MI.

“BP2MI masih memiliki banyak Pekerjaan Rumah (PR) dalam hal tata kelola pemerintahan. Semoga kami bisa mendapatkan masukan untuk perubahan yang lebih baik ke depannya,” kata Benny.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Budi Prawira, menjelaskan, kegiatan ini adalah upaya dalam mencapai target untuk mencapai birokrasi berkelas dunia.

“MenPANRB telah melakukan asistensi ke instansi-instansi untuk membantu menyiapkan berbagai program reformasi birokrasi. Selain itu, perlu adanya evaluasi rutin untuk melihat apakah rencana yang telah dibuat dapat diimplementasikan serta ruang komunikasi yang terbuka untuk pembinaan dan perbaikan,” papar Budi. * (Humas/CLN/SD)

-