Bogor, BP2MI (18/1) - Dalam upaya mendorong transparansi akuntabilitas Pemerintahan yang optimal, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar Rapat Reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Rapat yang digelar di Bigland Hotel and Convention Bogor dari Rabu hingga Sabtu (17-20/1/2023)  bertujuan untuk menjamin kualitas laporan keuangan BP2MI sesuai Standar akuntansi Pemerintahan, meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BP2MI dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rapat Reviu  dihadiri 170 peserta yang terdiri dari jajaran pegawai internal BP2MI pusat dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dari 23 Provinsi.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban kerja dari Lembaga Pemerintah kepada rakyat harus senantiasa dikedepankan. 

“Tidak ada pemerintahan  tanpa rakyat, dan tidak sepeserpun anggaran negara yang bukan dari rakyat. Ini harus kita tunjukkan melalui kemauan dan komitmen kita untuk transparan kepada rakyat, melalui penyampaian Resolusi lembaga di awal tahun dan laporan publik di akhir tahun dan, tidak hanya kepada jajaran di pusat namun juga Balai (BP3MI) di Daerah. Hal ini harus kita bangun sebagai tradisi ”, tegas Benny.

Lebih lanjut, Benny memberikan catatan penting agar jajarannya melaksanakan pengelolaan serta pelaporan penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

“Pertama, meningkatkan Kualitas Perencanaan; kedua tingkatkan Kedisiplinan dalam melaksanakan Rencana Kegiatan; yang ketiga lakukan Akselerasi Pelaksanaan Program dan kegiatan; keempat, lakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; kelima, Meningkatkan Kualitas Belanja melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja; keenam, melakukan Realisasi Anggaran Triwulan I, II, III dan IV berpedoman Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan yang terakhir tingkatkan monitoring dan evaluasi”, urainya. 

Benny tidak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh jajarannya atas pencapaian Opini WTP oleh BPK yang telah diraih BP2MI dalam lima tahun berturut-turut.

“Saya berterimakasih, pencapaian opini WTP bukan hanya karena kerja BP2MI Pusat saja namun juga merupakan kontribusi teman-teman kita di daerah. Mudah-mudahan koordinasi pusat dan daerah semakin baik dan kerja-kerja yang kita lakukan dapat terus memberikan dampak positif bagi para PMI”, tutup Benny.

Gelaran rapat reviu diwarnai momen haru perpisahan dua Kepala BP3MI yang memasuki masa purna bakti pada tahun 2023, yakni Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Sri Haryanti, dan Kepala BP3MI Kalimantan Selatan, Amir Abdi Hakim Sihotang.**(Humas/AH/MIF)