Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Zulfikar Ahmad Tawalla, hadir dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peluang Kerja Luar Negeri yang diselenggarakan pada Jumat, 14 Februari 2025. Dalam sambutannya, Zulfikar menekankan pentingnya perhatian terhadap urusan kemanusiaan dalam proses migrasi, mulai dari hulu hingga ke negara-negara serumpun seperti Malaysia. Ia juga menyinggung mengenai penembakan PMI di Malaysia serta jalur-jalur tradisional yang digunakan dalam migrasi, yang dipengaruhi oleh batas-batas teritori antarnegara.

“Malaysia mulai berkembang pada 1973 dengan sektor kelapa sawit dan karet, terjadi rekrutmen besar-besaran pekerja Indonesia ke luar negeri. Pada tahun 1987, terbentuk balai penempatan PMI, yang kemudian menjadi BNP2TKI pada 2006, dan berubah nomenklatur menjadi BP2MI.” jelasnya.

Ia juga menyampaikan tantangan bencana kependudukan di negara maju seperti Jepang, yang terus berusaha mengatasi masalah tersebut dalam 20 tahun terakhir dengan berbagai upaya.

“Pemerintah Jerman mengungkapkan, kerja sama antara Indonesia dan Jerman telah berlangsung selama tiga tahun, dengan job order sebanyak 10.000 dan baru 2.000 orang yang terkirim selama dua tahun terakhir.” Kata Zulfikar, di Aula Kantor Balai Guru Penggerak NTB, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Hingga 2024, jumlah PMI yang tersebar di 10 negara penempatan tercatat sebanyak 5.204.578 orang, dengan negara tujuan utama seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Singapura, UEA, Korea Selatan, Brunei, Qatar, dan Oman. Khusus untuk Provinsi NTB, pada periode 2020-2024 terdapat 98.803 pekerja migran, dengan lima kabupaten penyumbang terbanyak, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, dan Bima.

Zulfikar juga mengingatkan pentingnya keberanian yang dilandasi oleh keterampilan dan pendidikan, mengingat ketakutan mendasar manusia adalah kemiskinan. Ia menekankan agar para calon PMI bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam rapat kabinet, disampaikan bahwa skema untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan menjadi PMI, dengan syarat memenuhi lima kesiapan: fisik, mental, kompetensi, dan dokumen”.

Pada kunjungannya ke NTB tersebut, Wakil Menteri KP2MI ini juga melakukan pembinaan pegawai di BP3MI Nusa Tenggara Barat.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Zulfikar Ahmad Tawalla, hadir dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peluang Kerja Luar Negeri yang diselenggarakan pada Jumat, 14 Februari 2025. Dalam sambutannya, Zulfikar menekankan pentingnya perhatian terhadap urusan kemanusiaan dalam proses migrasi, mulai dari hulu hingga ke negara-negara serumpun seperti Malaysia. Ia juga menyinggung mengenai penembakan PMI di Malaysia serta jalur-jalur tradisional yang digunakan dalam migrasi, yang dipengaruhi oleh batas-batas teritori antarnegara.

“Malaysia mulai berkembang pada 1973 dengan sektor kelapa sawit dan karet, terjadi rekrutmen besar-besaran pekerja Indonesia ke luar negeri. Pada tahun 1987, terbentuk balai penempatan PMI, yang kemudian menjadi BNP2TKI pada 2006, dan berubah nomenklatur menjadi BP2MI.” jelasnya.

Ia juga menyampaikan tantangan bencana kependudukan di negara maju seperti Jepang, yang terus berusaha mengatasi masalah tersebut dalam 20 tahun terakhir dengan berbagai upaya.

“Pemerintah Jerman mengungkapkan, kerja sama antara Indonesia dan Jerman telah berlangsung selama tiga tahun, dengan job order sebanyak 10.000 dan baru 2.000 orang yang terkirim selama dua tahun terakhir.” Kata Zulfikar, di Aula Kantor Balai Guru Penggerak NTB, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Hingga 2024, jumlah PMI yang tersebar di 10 negara penempatan tercatat sebanyak 5.204.578 orang, dengan negara tujuan utama seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Singapura, UEA, Korea Selatan, Brunei, Qatar, dan Oman. Khusus untuk Provinsi NTB, pada periode 2020-2024 terdapat 98.803 pekerja migran, dengan lima kabupaten penyumbang terbanyak, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, dan Bima.

Zulfikar juga mengingatkan pentingnya keberanian yang dilandasi oleh keterampilan dan pendidikan, mengingat ketakutan mendasar manusia adalah kemiskinan. Ia menekankan agar para calon PMI bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam rapat kabinet, disampaikan bahwa skema untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan menjadi PMI, dengan syarat memenuhi lima kesiapan: fisik, mental, kompetensi, dokumen dan visi”. pungkasnya.

Pada kunjungannya ke NTB tersebut, Wakil Menteri KP2MI ini juga melakukan pembinaan pegawai di BP3MI Nusa Tenggara Barat.