Jakarta, BP2MI (14/06) – Memaksimalkan realisasi program di lapangan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tak lupa melakukan evaluasi yang rutin. Seperti yang dilakukan, Rabu (14/6/2023) di Aula KH. Abdurrahman Wahid, kantor BP2MI, BP2MI menggelar Evaluasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia skema Private to Private (P to P) melalui visa E-7 ke Korea Selatan.

Rapat evaluasi dipimpin Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Sri Andayani yang dihadiri pimpinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan sejumlah narasumber. Evaluasi ini dilakukan untuk mencapai target dan rencana yang telah ditetapkan. 

‘’Evaluasi ini penting dilakukan guna memastikan pelayanan birokrasi dan evaluasi pelaksanaan di lapangan untuk skema penempatan P to P kedepan bisa berjalan lebih baik lagi. Kita semua berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Tidak untuk saling menyalahkan di sini,’’ ujar Yani, begitu Sri Andayani akrab disapa saat menyampaikan pengantar diskusi.

Selain itu, Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker Republik Indonesia, Rendra Setiawan, sebagai salah satu narasumber, secara virtual menyampaikan perlunya evaluasi ini menjadi ajang untuk meningkatkan kerja-kerja di lapangan. Soliditas antara pemerintah dan P3MI agar terus diperkuat.

‘’Ada P3MI yang diberikan kuota besar sesuai permintaannya, tapi ternyata pelaksanaan di lapangan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak dilakukan satupun. Apa yang menjadi hasil diskusi hari ini, saya berharap memberikan solusi atas kendala-kendala yang dialami selama ini, sehingga angka penempatan untuk skema P to P sangat minim,’’ tutur Rendra.

Tak hanya itu, beberapa narasumber lainnya seperti Wakil Kepala BNSP, Miftakul Azis; Perwakilan dari Direktorat Bina Penempatan & Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemnaker, Budhi Hidayat Laksana; Perwakilan dari Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kemnaker, Muhyiddin; dan Perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KemenkumHAM, Arisy Nabawi, turut menyampaikan catatan penting.

Potret atas masalah yang ada juga disampaikan para narasumber lainnya. Kemudian, dilangsungkan dialog melalui pertemuan ini. Pimpinan P3MI menyampaikan keluhan mereka. Termasuk berkaitan dengan lamanya mengurus ID. Serta adanya prosedur yang ribet sehingga melahirkan pelambatan pelayanan.

‘’Terjadi kendala dan kesalahan di lapangan, sehingga calon Pekerja Migran Indonesia batal diterbangkan, resikonya P3MI mengalami kerugian. Kendala tersebut hadir dari berbagai masalah. Termasuk urusan-urusan dengan Disnaker di daerah yang seringkali tidak berjalan baik. Terkendala di ID yang diurus di Disnaker sangat lama, ada yang berbulan-bulan,’’ tutur Mexi dari P3MI Prima Nusa Sejati.

Untuk diketahui, evaluasi ini juga dihadiri Staf Khusus Kepala BP2MI, yakni Rina dan Wawan Fachrudin. Hadir pula para Direktur lainnya di lingkungan BP2MI. **(Humas)