Jakarta, BP2MI (19/1) – Dalam rangka penguatan kerjasama penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang skema Specified Skilled Worker (SSW) Tahap 2, Deputy Director General for Management Improvement Bureau Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang, Mrs. Mie Katsuno mengunjungi Kantor Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Diterima oleh Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Lasro Simbolon didampingi Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Sukarman, Jumat (19/1), Mrs. Katsuno menyebutkan instansinya bertanggung jawab terhadap rekrutmen untuk pemagangan dan SSW bidang pertanian.

“Untuk saat ini, orang Indonesia yang sedang bekerja di Jepang bidang pertanian, untuk pemagangan ada sekitar 4.500 orang, dan untuk SSW sekitar 5.300 orang Sebenarnya Jepang masih kekurangan tenaga kerja. Bukan hanya di pertanian, tapi di banyak bidang. Oleh karena itu, MAFF sendiri berharap lebih banyak lagi SDM dari Indonesia dan negara lain untuk berkontribusi di Jepang,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dengan lulus program SSW Tahap 2, para calon pekerja migran yang lulus dapat membawa keluarga untuk tinggal di Jepang.

“Jadi untuk orang-orang yang sudah lulus SSW 2, mereka bukan hanya pekerja kasar saja, tetapi dia sebagai leader di situ. Jadi memang levelnya beda dan dengan upah ada kenaikan di situ,” imbuh Mrs. Katsuno.

Mrs. Katsuno berharap, para Calon Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja bisa lebih keras lagi, dan meningkatkan kompetensi, sehingga dapat menjadi SDM yang unggul.

Sementara itu, Lasro menjelaskan tengah diinstruksikan Kepala BP2MI untuk mendorong penguatan kerja sama penempatan dan pelindungan beberapa negara kunci mitra di Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Malaysia, dan beberapa negara lain. 

“Jepang menjadi prioritas dalam penempatan kita, karena sistem pelindungan tenaga kerja asing di sana sudah sangat kuat. Berbeda dengan beberapa negara lain, kami tidak perlu khawatir sistem penggajian, kesejahteraan mereka, perlakuan-perlakuan pemberi kerja, karena Jepang sangat menghormati hukum internasional, dan sangat kuat dalam human security termasuk human rights,” tutur Lasro.

Selanjutnya dari perspektif hubungan ekonomi, terdapat saling melengkapi kebutuhan. Peluang kerja di Jepang cukup tinggi, dan peluang pemenuhan tenaga kerja dari Indonesia cukup tinggi.

“Terlebih karena kami ada 274 juta penduduk, 140 juta angkatan kerja, dan dari berbagai sektor kuat sekali dalam perspektif supply,” pungkasnya.

Deputi Lasro meminta agar pihak Jepang dapat mempertimbangkan penambahan lokasi ujian Bahasa Jepang di Indonesia. Juga diharapkan agar pihak Jepang dapat lebih fleksibel tentang persyaratan Bahasa Jepang, dalam arti pelatihan Bahasa Jepang dapat dilanjutkan di Jepang saat Pekerja Migran Indonesia mulai bekerja. Deputi Dirjen mempertimbangkan dengan baik usulan tersebut untuk dikoordinasikan dengan lintas instansi di Jepang.

Oleh karena itu, Lasro menutup, dengan kunjungan Kepala BP2MI pada tahun lalu ke Jepang dan kunjungan Pemerintah Jepang pada kali ini, menjadi momentum untuk dapat memperkuat kerjasama.

Turut hadir bersama Mrs. Katsuno, beberapa anggota delegasi termasuk Atase Pertanian Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.**(Humas)

-