Sunday, 15 June 2025
logo

Berita

Berita Utama

Ke Warga Palu, Menteri Karding: Setop Berangkat Ilegal, 1,7 Juta Lowongan Luar Negeri Menanti

--

00.06 10 June 2025 121

Menteri Karding Sentuh Kesadaran Warga Palu: Kerja di Luar Negeri Tak Hanya Soal Uang tapi Kehormatan

PALU - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengajak generasi muda untuk berani mengambil peluang kerja di luar negeri melalui jalur yang legal dan terencana.

Hal itu disampaikan Karding saat menghadiri sosialisasi bertema Peluang Kerja, Penandatanganan MoU, dan Deklarasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal dan Anti TPPO, yang digelar di Gelora Bumi Kaktus, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (10/6/2025).

Acara tersebut diikuti ribuan pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu.

"Lebih dari 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri terbuka untuk masyarakat Indonesia. Tapi kita baru mampu mengisi sebagian kecilnya karena banyak yang belum siap secara dokumen, keterampilan, dan bahasa," ujar Karding.

Menurut dia, sektor-sektor seperti kesehatan, manufaktur, konstruksi, hingga keperawatan di Jepang, Jerman, Korea, dan Kanada menawarkan pekerjaan formal dengan penghasilan yang menjanjikan.

Namun, ia menyayangkan masih banyak warga yang memilih jalur non-prosedural atau ilegal.

"Paradigma harus kita ubah. Bekerja ke luar negeri bukan hanya untuk cari uang, tapi juga soal masa depan, pengalaman, dan kehormatan. Tapi semua itu harus lewat jalur legal, bukan calo atau dokumen palsu," tegasnya.

Untuk mendorong kesiapan generasi muda, Karding mendorong pembentukan Kelas Migran di sekolah-sekolah.

Dengan demikian, siswa yang berminat bekerja ke luar negeri bisa disiapkan sejak dini, baik dalam hal keterampilan teknis, bahasa asing, maupun kesiapan mental.

"Kalau sekolah mulai siapkan Kelas Migran, kita bisa cetak generasi yang bukan hanya bekerja, tapi juga sukses. Mereka bisa pulang bawa ilmu, pengalaman, dan jadi penggerak ekonomi desa," kata Karding.

Ia menambahkan, pemerintah akan memperkuat akses pelatihan dan pendampingan, terutama bagi keluarga tidak mampu dan kelompok perempuan.

"Kami tidak akan biarkan rakyat jalan sendiri. Negara harus hadir dengan data, pelatihan, dan perlindungan. Ini tugas pemerintah, sekaligus tanggung jawab moral kita bersama," pungkasnya.

Acara sosialisasi ditutup dengan pembacaan komitmen bersama untuk mendukung migrasi yang aman dan bermartabat sebagai solusi peningkatan ekonomi daerah.