Jakarta, BP2MI (5/3) – Membawa lembaga yang dipimpinnya untuk membuka diri dalam pelayanan, dan membangun kerja sama, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani tak berhenti menerima kunjungan berbagai pihak.

Benny menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Malut. Benny menyampaikan pentingnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia. Selain untuk kemanusiaan, kerja tersebut merupakan perintah dari Undang-undang.

‘’Kehadiran Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara bersama jajaran merupakan sebuah kehormatan bagi kami. BP2MI di bawah kepemimpinan saya selalu mengedepankan pelayanan yang inklusif. Kami mendorong untuk lahirnya kerja sama sinergis,’’ ujar Benny saat menerima kunjungan tim DPRD dan Disnaker Malut di Ruang Rapat Adelina Sau, Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).

Benny memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara sekaligus Koordinator Komisi II, Sahril Thahir, selaku pimpinan tim dalam kunjungan ini, untuk menyampaikan tujuan dan apa saja yang perlu dilakukan bersama BP2MI. 

‘’Terima kasih Bang Benny Rhamdani. Izin, saya memanggil Bang Benny karena memang sebagai sesama aktivis. Kami hadir di sini untuk meminta informasi terkait peluang bekerja ke luar negeri. Di antaranya syarat apa yang dibutuhkan, dan apa yang mestinya digarap untuk kita kerja samakan lebih jauh. Maluku Utara sebagai daerah yang warganya paling bahagia, juga masih sangat banyak membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami ingin mengetahui, di sektor kerja apa saja, dan di negara mana saja yang bisa kita tempatkan warga kita bekerja di sana,’’ kata Sahril.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Malut, Marwan Polisiri, memberikan menyampaikan apa yang telah dilakukan pemerintah Maluku Utara dalam hal penempatan sejumlah Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah. Kadis Marwan mengapresiasi kerja sama yang dibangun bersama BP2MI sejauh ini.

‘’Setelah berkunjung dan mendapat banyak inspirasi dari Kepala BP2MI, Bang Benny Rhamdani, kami telah menempatkan beberapa warga kami menjadi Pekerja Migran Indonesia profesional di Arab Saudi. Alhamdulillah semua proses berjalan lancar. Berikutnya, kita butuh dukungan dari BP2MI agar persiapan melalui pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia berjalan lancar,’’ tutur Marwan.

Untuk diketahui, pertemuan ini dimulai dari Ruang Rapat Adelina Sau dan berlanjut ke ruang Kendali Command Center Kantor BP2MI. Benny saat berada di Command Center BP2MI memaparkan keunggulan sistem yang disediakan BP2MI. Tak lupa Benny juga menjelaskan pentingnnya peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.

‘’Command Center merupakan sistem yang terintegrasi dengan puluhan kementerian dan lembaga. Di sini ada data Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara resmi, pengaduan yang diterima, juga alur dan negara-negara penempatan. Proteksi kesehatan, fasilitas istimewa yang diberikan pemerintah untuk Pekerja Migran Indonesia, semua ada di sini. Di era ini, kehadiran negara untuk membela Pekerja Migran Indonesia benar-benar nyata, terutama dalam melawan sindikat dan mafia penempatan ilegal,’’ kata Benny tegas.

Benny berharap agar DPRD Provinsi Maluku Utara dapat merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Benny mengajak pemerintah daerah ikut melakukan sosialisasi tentang bahaya penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia.

Ikut hadir dalam kunjungan ini Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara masing-masing adalah Ali Sangaji, Cornelia Macpal, dan Christina Lesnussa, Darwis Gorontalo, Safi Pauwah, dan Alias La Ode Kombe.

Dari BP2MI hadir mendampingi Kepala BP2MI, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Irjen Pol. I Ketut Suardana; Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Mocharom Ashadi; dan Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Ahnas. ** (Humas)

-