Bandung, BP2MI (16/6) – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Jawa Barat (Jabar) bekerja sama dengan Disnaker Provinsi Jawa Barat merencanakan pelaksanaan Forum Group Discussion sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Kepala BP2MI dan Gubernur Provinsi Jawa Barat mengenai pelindungan PMI asal Jawa Barat.

Rapat persiapan dilangsungkan pada Kamis (16/6/2022) di Ruang Rapat Kepala UPT BP2MI Wilayah Jabar yang dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung, serta Balai Latihan Kerja (BLK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Barat.

Salah satu rencana aksi yang telah disepakati dan diimplementasikan adalah pembentukan Satgas Sindikat Penempatan Ilegal PMI untuk menangani permasalahan PMI yang sakit, meninggal, maupun yang terkendala. “Selain itu, BLK PMI telah menyelenggarakan pelatihan bahasa bagi CPMI yang akan bekerja di Kuwait,” ujar Kepala BLK PMI, Sudianti.

Tim Ahli Pendamping Program Unggulan (TPPU) Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Hemasari Dharmabumi, menjelaskan, beberapa kendala yang masih ditemukan adalah belum tersedianya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di seluruh titik kabupaten dan kota se-Jawa Barat. “Untuk menanggulanginya, saat ini Pemprov sedang menyusun Tugas Pokok dan Fungsi seluruh pihak yang terlibat, khususnya BP2MI dan Dinas Provinsi dalam perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI Jawa Barat,” jelas Hemasari.

Sub-Koordinator Penyiapan Penempatan UPT BP2MI Wilayah Jawa Barat, Fredy Agnes Situmorang, menyampaikan tujuan utama terjalinnya kerja sama antar instansi di Jawa Barat. “Diharapkan terjadi penyeragaman pelayanan seluruh dinas di kabupaten dan kota, khususnya untuk pelayanan penyiapan penempatan, meliputi penerbitan rekomendasi paspor, pengawasan penempatan PMI, hingga penyebarluasan informasi lowongan kerja ke masyarakat,” pungkas Fredy.

Kepala UPT BP2MI Wilayah Jawa Barat, Kombes Pol. Erwin Rachmat, mengutarakan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, yaitu untuk memberikan pemahaman yang seragam kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota mengenai alur proses penempatan dan pelindungan PMI. “Perlu adanya integrasi sistem pendataan PMI yang terpusat, baik dalam skala nasional, regional, sampai ke desa untuk memudahkan penanganan kasus PMI Terkendala,” papar Erwin. * (Humas/UPT BP2MI Wilayah Jawa Barat/BH/DC/CLN)

-