Muna Barat, KemenP2MI (11/06) — Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara terus menjalin sinergi dengan sejumlah pemerintah daerah di wilayahnya, termasuk Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas kesepahaman dan komitmen yang telah dibangun sebelumnya, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pimpinan daerah sebagai pengambil kebijakan utama.

Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Muna Barat dan melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Drs. Ali Basa, M.Si., serta sejumlah pemangku kepentingan setempat.

Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, (11/6/2025) di Kantor Bupati Muna Barat ini sekaligus menjadi respon atas kunjungan pihak DPRD Muna Barat ke Kantor BP3MI Sultra beberapa waktu lalu, yang menghasilkan sejumlah poin penting, termasuk rumusan awal regulasi pelindungan pekerja migran di wilayah tersebut.

Pada awal pertemuan, La Ode memperkenalkan tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk regulasi terkait serta peran penting pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Lebih lanjut La Ode menyampaikan pentingnya menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara BP2MI dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang sebelumnya telah disepakati pada tahun 2024 lalu.

Beberapa agenda dibahas dalam pertemuan ini, antara lain rencana pelaksanaan sosialisasi oleh BP3MI Sultra di Kabupaten Muna Barat dalam waktu dekat.

Kepala BP3MI Sultra berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk penyediaan peserta, lokasi, dan waktu.

La Ode mendorong Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk mulai mempersiapkan sumber daya manusia dalam rangka memanfaatkan peluang kerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang dan Korea Selatan.

Lebih lanjut La Ode juga menyarankan agar pemerintah daerah menyediakan pelatihan vokasi, terutama pelatihan bahasa asing bagi calon pekerja migran.

“Menurut informasi dari anggota DPRD Muna Barat, saat ini sudah ada warga yang mengikuti kelas bahasa Jepang jarak jauh. Hal ini perlu mendapat dukungan dan fasilitasi dari pemerintah daerah,” jelas La Ode.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa, menyambut baik inisiatif BP3MI Sultra. Ia menyatakan kesiapan Pemda untuk memfasilitasi kegiatan diseminasi informasi dan mendukung tindak lanjut dari MoU yang telah disepakati.

“Pemda sangat merespons positif kebijakan terkait pekerja migran. Kami akan segera berkoordinasi dengan Bupati untuk menindaklanjuti MoU tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan,” ungkap Ali Basa.

Di akhir pertemuan, Kepala BP3MI Sultra berharap agar koordinasi ini dapat melahirkan kebijakan daerah yang berpihak pada pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Muna Barat, **(Humas/BP3MI Sultra).

-