Tanjung Selor, KemenP2MI (17/8) — Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi M. Ichsan turut menghadiri undangan resmi yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Minggu (17/8).

Acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme ini dilanjutkan dengan kegiatan penting berupa Deklarasi Bersama Cegah dan Berantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural. Deklarasi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dan diikuti oleh jajaran Forkopimda dan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam melindungi hak-hak pekerja migran dan memberantas praktik perdagangan orang.

“Kita harus berdiri bersama, melindungi warga kita dari eksploitasi dan memastikan setiap pekerja migran berangkat secara prosedural dan aman,” tegas Zainal.

Kepala BP3MI Kalimantan Utara juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif deklarasi bersama yang digagas oleh Pemerintah Provinsi.

“Kami menyambut baik langkah strategis ini sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia, khususnya dari ancaman TPPO dan jalur nonprosedural. BP3MI siap memperkuat koordinasi, edukasi, dan pendampingan agar masyarakat memahami pentingnya Migran yang aman dan legal,” ujar Andi.

Lebih lanjut, Kepala BP3MI menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dalam mencegah praktik migrasi ilegal.

“Kami percaya bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan ekosistem Migran yang lebih aman, manusiawi, dan bermartabat,” tambahnya.

Kehadiran Kepala BP3MI Kalimantan Utara dalam deklarasi ini menjadi simbol kuat komitmen institusi dalam mendukung kebijakan daerah dan nasional terkait perlindungan Pekerja Migrsn Indonesia. BP3MI terus berupaya memperkuat edukasi, pengawasan, dan koordinasi dengan berbagai pihak guna menciptakan sistem Migran yang aman, legal, dan bermartabat.

Deklarasi ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat dalam mencegah TPPO serta mendorong tata kelola Migran yang lebih baik di Kalimantan Utara. ** (Humas/BP3MI Kalimantan Utara)

-