Manado, KemenP2MI (26/09) - Dalam upaya menekan angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Sulawesi Utara, BP3MI Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengajak para pemuka agama dan sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas agama melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kantor Gubernur tepatnya di Aula F.J Tumbelaka (25/09/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus Sinode, Pengurus Pucuk Pimpinan Gereja, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sulawesi Utara, dan masing-masing perwakilan dari setiap agama sebagai bentuk komitmen bersama dalam pencegahan dan penanganan TPPO yang marak terjadi di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sulawesi Utara Denny Mangala menyampaikan bahwa TPPO adalah kejahatan serius yang melibatkan jaringan terorganisir dan memerlukan penanganan secara berkelanjutan.

“Sampai saat ini sudah ada tujuh warga Sulawesi Utara yang meninggal dunia di Kamboja. Tentu saja ini merupakan kejadian yang harus kita tindak lanjuti dengan serius,” ucapnya.

Selain itu, Kepala BP3MI Sulawesi Utara M. Syachrul Afriyadi turut hadir sebagai narasumber. Dia menceritakan kisah salah satu calon korban TPPO dengan negara tujuan Thailand yang berhasil dicegah. Hal ini dimaksudkan agar para hadirin dapat mendengar langsung bagaimana bujuk rayu calo serta skema yang dilakukan untuk mengelabui petugas.

Dia juga menambahkan pentingnya sosialisasi dan diseminasi informasi melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Penyebarluasan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat penting. Kita juga perlu berkolaborasi dengan berbagai sektor dalam penanganan TPPO,” tambahnya.

Kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama dalam bentuk dokumen yang ditandatangani perwakilan dari masing-masing agama yang menjadi landasan strategis dalam menyusun rencana aksi pencegahan TPPO di Sulawesi Utara.** (Humas/BP3MI Sulawesi Utara)

-