Kendari, KemenP2MI (26/9) - BP3MI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan rapat sinergitas pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan ini dihadiri oleh total 75 Peserta dan beberapa narasumber termasuk Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua (24/9/2025).

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua dalam sambutannya menyatakan komitmen untuk mencegah kasus Pekerja Migran Non-Prosedural.

 “Pencegahan harus dimulai dari kampung halaman. Mulai dari Desa, Camat hingga Bupati karena jika sudah di luar negeri akan sulit. Ia juga menambahkan anak-anak yang punya skill hebat, perilaku baik, dengan karakter ketimuran bisa jadi teladan untuk bekerja di luar negeri,” ujarnya.

Selanjutnya Direktur Layanan Mediasi dan Advokasi, Mangiring Hasoloan Sinaga dalam arahannya beliau memaparkan potensi Pekerja Migran bidang kelautan dari Sulawesi Tenggara.

“Sulawesi Tenggara mempunyai potensi besar pekerja besar ABK ke sejumlah negara. Peluang inilah yang perlu dimanfaatkan bagi Pekerja Migran Indonesia asal Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Rapat ini menghasilkan beberapa poin yang akan ditindak lanjuti. Perlu diadakan rapat lanjutan bersama Wakil Gubernur dan juga walikota-walikota di Sultra. Kemudian forum rapat ini merekomendasikan kepada KP2MI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan keputusan bersama yang mengatur penggunaan dana desa untuk penanganan pencegahan PMI Non-Prosedural dan TPPO.

Selain itu perlu dibentuk penguatan pelindungan Pekerja Migran yang dituangkan dalam bentuk Perda maupun Perdes. Terakhir yaitu pelaksanaan sosialisasi secara masif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Kegiatan sinergitas ini turut dihadiri perwakilan dari Dinas Polda Sulawesi Tenggara, Dinas Transmigrasi Sulawesi Tenggara, Kanwil Kemasyarakatan Sulawesi Tenggara serta Dinas BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara.** (Humas BP3MI Sulawesi Tenggara)

-