Purwakarta, BP2MI (24/11) - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar Penyusunan Kalender Pengembangan Kompetensi Tahun 2022. Kegiatan ini digelar pada Senin (22/11/2021) di Purwakarta.

Kepala PPSDM BP2MI, Ahnas menuturkan, kegiatan ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memiliki hak untuk menerima pengembangan kompetensi.

Seain itu, lanjut Ahnas, ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa setiap PNS memiliki hak pengembangan kompetensi selama 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahunnya.

"PPSDM menunaikan amanat tersebut dengan menyelenggarakan Penyusunan Kalender Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 sebagai bagian dari perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan BP2MI. Pengembangan kompetensi SDM BP2MI difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pelindungan PMI, baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis (Renstra) BP2MI Tahun 2019 sampai 2024, serta 9 (sembilan) Program Prioritas BP2MI," ujarnya.

Berlandaskan core value BERAHLAK, PPSDM menyiapkan program-program pengembangan kompetensi, yang secara operasional menghasilkan output SDM yang berdedikasi terhadap tugas-tugas pelindungan pekerja migran dan berjiwa melayani. 

"Program-program pengembangan kompetensi SDM yang akan digarap oleh PPSDM pada tahun 2022, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BP2MI agar menjadi organisasi yang berkinerja tinggi," imbuh Ahnas.

Dalam merumuskan kalender program pengembangan kompetensi SDM BP2MI Tahun 2022, PPSDM turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (Ikaperjasi), Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), perwakilan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, serta sejumlah pejabat dan pegawai PPSDM. **(Humas/PPSDM)

-