Friday, 22 October 2021

Berita

Berita Utama

Rakornas Pelindungan PMI, Stakeholder Sepakat Sinergi Berantas Sindikat Penempatan Ilegal

-

00.10 7 October 2021 424

Rakornas Pelindungan PMI, Stakeholder Sepakat Sinergi Berantas Sindikat Penempatan Ilegal

Bandung, BP2MI (7/10) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dihadiri oleh pimpinan dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi nonpemerintah, pemerhati PMI, baik secara fisik maupun virtual.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyampaikan, para partisipan Rakornas berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjamin dan mewujudkan pelindungan PMI dan keluarganya dari aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara terkoordinasi dan terintegrasi, termasuk kepada saksi, korban, dan whistleblower.

“Para pimpinan Kementerian/Lembaga, pimpinan Pemerintah Daerah, tim Satgas Sikat Sindikat, dan peserta Rakornas lain telah berkomitmen untuk terlibat aktif dalam pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI secara tuntas, serta mendorong sinergi kelembagaan antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menguatkan peran BP2MI sebagai pelaksana kebijakan penempatan dan pelindungan PMI melalui UPT BP2MI,” jelas Benny di InterContinental Bandung Dago Pakar, Kamis (7/10).

Selain itu, lanjut Benny, para partisipan bertekad untuk melakukan penegakan hukum dengan pendekatan multi-door dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkeadilan, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan penempatan ilegal PMI.

“BP2MI berkomitmen memastikan peningkatan kompetensi PMI melalui pelatihan berbasis kompetensi teknis dan bahasa untuk mewujudkan PMI yang terampil dan profesional. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak PMI dan keluarganya secara terus-menerus dan berkala,” ujar Benny seraya akan menindaklanjutinya dengan melaporkan hasil Rakornas kepada Presiden RI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan dukungan penuh kepada BP2MI terkait program-program prioritas BP2MI, khususnya terkait pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI. “Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk mendorong agar program-program yang dilakukan oleh BP2MI dapat terlaksana dengan baik, sehingga mendorong citra PMI sebagai profesi yang terhormat,” ujar Melkiades.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, yang turut hadir memaparkan, migrasi tenaga kerja adalah salah satu pendorong bagi sektor ekonomi di Indonesia, namun pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap migrasi tenaga kerja terkait dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor kesehatan yang muncul setelah terjadi pandemi Covid-19.

“Pemberangkatan PMI adalah bagian dari pengurangan pengangguran di Indonesia. Jadi, tidak mungkin Kementerian Tenaga Kerja RI dan BP2MI dengan sengaja menutup kesempatan kerja ke luar negeri. Hal itu sungguh tidak masuk akal sehat,” tegas Ida.

Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia berujar, Kementeriannya akan mempelajari bagaimana mata rantai dan peta penanganan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI.

“Jika saya bandingkan pelayanan negara terhadap para pekerja migrannya, Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa, namun tentu masih ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan, seperti pelayanan sebelum PMI berangkat menuju negara penempatan,” kata Muhadjir.

Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mendorong para aparatur pemerintah untuk dapat melayani para PMI dengan lebih baik lagi. Ia berkata, “Masalah yang dihadapi akan semakin berat dan kompleks, sehingga perlu adanya koordinasi dengan semua pihak untuk memangkas para oknum sindikat penempatan ilegal PMI.

Pada kegiatan ini, paparan juga diberikan oleh Andy Rachmianto selaku Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri mewakil Menteri Luar Negeri, Hasto Atmojo Suroyo selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Antoni Arif Priadi selaku Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Basilio Dias Araujo selaku Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. * (Humas/CLN/TDW/MJV/ULV)