BP3MI Kalimantan Barat Tekankan Hukum Ketenagakerjaan Bisa Beri Pelindungan Penuh untuk Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
-
BP3MI Kalimantan Barat Tekankan Hukum Ketenagakerjaan Bisa Beri Pelindungan Penuh untuk Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
Pontianak, KemenP2MI (25/7) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat menekankan terkait Hukum Ketenagakerjaan untuk memberi pelindungan penuh kepada Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam Workshop Kurikulum yang digelar Program Studi Hukum Universitas Oesman Sapta Odang (OSO) di Pontianak, Kamis (24/7/2025).
Pada sesi diskusi ini, BP3MI Kalimantan Barat memberikan masukan terkait mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan agar dibagi menjadi Hukum Ketenagakerjaan untuk pekerja di Indonesia dan Hukum Ketenagakerjaan untuk Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Usulan ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung penguatan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan tinggi yang lebih relevan dan kontekstual.
Rektor Universitas OSO, Yarlina Yacoub, dalam sambutannya menerangkan workshop ini membahas rancangan kurikulum Program Studi Hukum Tahun Ajaran 2026 yang mengacu pada Program Gerakan Kampus Berdampak sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas OSO, Aktris Nuryanti, menyampaikan pihaknya secara rutin mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan magang di berbagai instansi untuk mendukung Program Gerakan Kampus Berdampak, satu di antaranya di BP3MI Kalimantan Barat.
“Kami juga beberapa kali mengirimkan mahasiswa magang di beberapa instansi, salah satunya BP3MI Kalimantan Barat, agar tagline Kampus Berdampak ini dapat diterapkan dalam kegiatan magang," tutur Aktris.
Melalui workshop ini, diharapkan masukan dari berbagai stakeholder dapat menjadi penguatan dalam perumusan kurikulum sehingga tercipta kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika ketenagakerjaan secara global.
Turut hadir dalam kegiatan ini berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Komisi Yudisial Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kementerian Hukum, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). ** (Humas/BP3MI Kalimantan Barat)
