Dumai, KP2MI (11/9) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Kota Dumai pada Kamis, (11/09/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Pencegahan TPPO yang sebelumnya dilakukan bersama Polda Riau pada Juli 2025.

Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, bersama Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan. Sebagai simbol dimulainya tugas, Wakil Wali Kota menyerahkan rompi secara resmi kepada perwakilan anggota Satgas.

Satgas yang dibentuk beranggotakan 16 orang dari lintas instansi, antara lain Disnaker Provinsi Riau, Polda Riau, BINDA Riau, Polairud Polda Riau, Lanal Dumai, Polres Dumai, Imigrasi Dumai, Disnaker Kota Dumai, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai, Polres Bengkalis, serta Imigrasi Bengkalis.

Lebih lanjut Satgas ini bertugas merumuskan kebijakan, program, serta koordinasi dalam upaya pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia dan TPPO di wilayah Provinsi Riau.

Rakortas juga melibatkan berbagai stakeholder, seperti Dinas Sosial Kota Dumai, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Disdukcapil Kota Dumai, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan setempat.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah narasumber turut memberikan materi. Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Riau, AKBP Abdullah Hariri, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat.

“Sebagai daerah perbatasan, Riau harus bebas dari praktik perdagangan orang. Seluruh unsur masyarakat perlu aktif mengawasi dan melaporkan indikasi TPPO,” ujarnya.

Kepala Disnaker Riau, Iit Susanti, menekankan komitmen Pemprov Riau memperkuat tata kelola migrasi aman, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta memperluas pelindungan sosial. Menurutnya, koordinasi lintas sektor adalah kunci mencegah penempatan ilegal dan TPPO.

Sementara itu, Kepala Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M. Tolib, menjelaskan peran strategis imigrasi dalam pengendalian dokumen perjalanan dan pengawasan perlintasan orang.

Kegiatan ditutup dengan paparan Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan, yang menegaskan komitmen BP3MI dalam memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait guna meningkatkan edukasi masyarakat serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi menimbulkan TPPO, **(Humas/BP3MI Riau).

-