Jakarta, BP2MI (20/12) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengadakan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan BP2MI Workshop diadakan secara daring, Selasa (20/12/2022).

Workshop ini diikuti oleh 380 peserta yang terdiri dari para pegawai di lingkungan BP2MI dan BP3MI seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemaparan oleh tiga narasumber yang berasal dari Kementerian PANRB yaitu Analis Kebijakan, Nanang Khoiruddin; Analis Pengaduan Masyarakat, Novika Purba; dan Analis Kebijakan, Junaidi Sinaga, lalu dilanjutkan dengan diskusi interaktif.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro SDM dan Organisasi, Servulus Bobo Riti dimana beliau menyampaikan harapannya agar terjadi peningkatan kualitas Pelayanan Publik baik di lingkungan pusat maupun daerah.

"Harapannya agar BP2MI terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan" ujarnya.

Pada Workshop ini Nanang Khoiruddin sebagai narasumber pertama menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, instansi pemerintah wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Dalam penyusunan dan menetapkan standar pelayanan, instansi pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

"Standar pelayanan ini menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur" tuturnya.

Nanang menambahkan bahwa dalam evaluasi standar pelayanan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu hasil forum konsultasi publik (FKP), pengaduan masyarakat, hasil survey kepuasan masyarakat.

Sementara narasumber lain, Novika menyampaikan bahwa untuk evaluasi SPAN LAPOR terdapat 5 indikator dalam monitoring dan evaluasi, yaitu SK Tim Pengelolaan SPAN-LAPOR, keaktifan akun, data pengelolaan SPAN-LAPOR, kualitas tindak lanjut dan rencana aksi.

Sementara Junaidi Sinaga menyatakan "Jika kita ingin menyusun survey kepuasaan masyarakat, maka terdapat 5 (lima) langkah yaitu; persiapan menyusun instrumen survei, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil Survei Kepuasaan Masyarakat, pelaporan dan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat."

Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan hasil SKM, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan atas unsur-unsur yang memperoleh penilaian terendah, baik melalui program perbaikan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Setelah pemaparan dari para narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung dengan sangat interaktif. Para peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber. 

Dari workshop ini didapat hasil saran dan tindak lanjut dimana BP2MI perlu terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar tercipta kualitas pelayanan publik prima di Lingkungan BP2MI.  

Kegiatan ditutup oleh Kepala Biro SDMO BP2MI Servulus Bobo Riti. “BP2MI harus terus menyempurnakan standar pelayanan yang ada untuk meningkatkan layanan serta melakukan konsultasi berkala dengan Kementerian PANRB serta melibatkan masyarakat pengguna layanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan BP2MI," tutup Servulus. ** (Humas/MJV)

-