Jakarta, BP2MI (29/11) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani ikut ambil bagian dalam tonggak bersejarah transformasi digital pemerintah, dengan turut serta dalam acara Penyerahan Digital DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 yang berlangsung di Istana Merdeka, Rabu, 29 November 2023.

Hadir sebagai pembicara utama Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan arah DIPA dan TKD di tahun 2024 antara lain akan diutamakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia.

”Belanja pemerintah pusat, akan diarahkan untuk perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ungkapnya.

Hal ini sejalan dengan tujuan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang mengatakan penyerahan DIPA dan TKD dalam Kabinet Indonesia Maju 2024 harus bertumpu pada pembangunan publik, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

”Manfaatkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk perbaikan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan mengembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan," terang Presiden.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyatakan dengan tegas bahwa kegiatan ini bermaksud untuk membuka lembaran baru APBN tahun 2024 mendatang.

”Bapak, ibu yang saya hormati, penyerahan DIPA dan TKD hari ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2024," tuturnya.

Adapun kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam langkah ambisius pemerintah untuk merubah secara menyeluruh sistem administrasi keuangan menjadi lebih efisien, modern, dan transparan.

”Penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik (Digital), akan tersertifikasi, dan merupakan salah satu upaya dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan atau penolakan terhadap mereka yang memiliki otoritas anggaran.Terutama menjamin keamanan terkait data dan informasi. Hal ini sejalan dengan peraturan presiden no. 95 tahun 2018, mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik," tutup Sri Mulyani.

Setelah pertemuan berlangsung selama satu jam lebih, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengungkapkan prestasi lembaga yang dipimpinnya.

Menurut Benny, BP2MI berhasil mendapatkan peningkatan anggaran tahun 2024.

Hal ini tidak lepas dari peran BP2MI yang memenuhi janji negara dan bangsa terutama dalam hal melindungi nasib para pekerja migran Indonesia di seluruh dunia.

”Hari ini Rabu, 29 November 2023, kita baru ke Istana diundang oleh Presiden, Menteri Keuangan untuk menerima DIPA tahun 2024. Alhamdulillah, prestasi, rekor terpecahkan BP2MI mengalami kenaikan anggaran. Itu artinya kita telah mendorong hadirnya negara untuk memberikan pelindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki bagi para pekerja migran Indonesia. Jadi tugas kedua adalah prestasi untuk semua, jajaran pimpinan sampai staf BP2MI pusat maupun daerah," ujarnya.

Benny juga berharap semoga dengan penambahan anggaran ini BP2MI semakin meningkatkan kinerja untuk melayani pekerja migran Indonesia secara konsisten.

Sebab keyakinan kepala BP2MI kuat bahwa anggaran dari rakyat akan dipertanggungjawabkan secara modern, efisien, transparan dan akuntabel.

Acara ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital pemerintah, tetapi juga mencerminkan kolaborasi positif antara sektor publik dan lembaga-lembaga terkait untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi. ** (Humas/EMR).

-