Gerung, BP2MI (30/6) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan Penandatangan Nota Kesepakatan (MoU) di Gedung Serba Guna Komplek Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (28/6/2021) lalu. 

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang luar biasa serta berterimakasih kepada BP2MI mengingat BP2MI sangat berperan aktif dalam upaya pelindungan PMI, khususnya PMI yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat. 

“Kami menjadi kabupaten pertama di NTB yang melakukan MoU bersama BP2MI dan sudah menjadi kewajiban kami selaku pemerintah daerah (pemda) melindungi warga kami yang menjadi PMI di luar negeri," ungkap Fauzan. 

Salah satu hal pertama yang akan dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat adalah mengumpulkan seluruh Kepala Desa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan sosialisasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

UPT BP2MI Mataram sebagai perwakilan BP2MI di daerah menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kepala UPT BP2MI Mataram, Abri Danar Prabawa ditemui di ruang kerjanya, menyampaikan bahwa MoU ini merupakan sebuah awal yang baik sehingga perlu dikawal bersama dengan tujuan memperbaiki tata kelola penempatan PMI serta mewujudkan PMI yang berkualitas dan berdaya saing. 

Terkait sosialisasi, UPT BP2MI Mataram telah bersama-sama dengan Disnakertrans Kabupaten Lombok Barat menyampaikan beberapa peluang bekerja di luar negeri pada saat pertemuan dengan Bupati beberapa waktu lalu. 

"Kami memiliki beberapa program sosialisasi yang dapat dikolaborasikan dengan Pemda Lombok Barat, semoga dapat segera direalisasikan," pungkas Abri Danar.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang menjadi Kantong PMI di Provinsi NTB dengan mayoritas warganya bekerja sebagai pekerja ladang perkebunan sawit di Malaysia. *** (Humas/UPT BP2MI Mataram/Ekhakun)

-