Jakarta, BP2MI (3/10) - Inspektorat selain melakukan tugas-tugas pengawasan juga sebagai mitra kerja dalam hal pengelolaan keuangan, aset dan pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Selain itu, berfokus pula dalam menindaklanjuti penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

"Pada prinsipnya setiap satuan kerja wajib membangun ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," demikian disampaikan Inspektur BP2MI, Firdaus Zazali, saat melakukan pembinaan kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Bali, Jumat, (01/10/2021).

Firdaus mengatakan UPT BP2MI Bali dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai modal yang baik dalam membangun ZI menuju WBK dan WBBM. Sarana dan prasarana pelayanan publik telah tersedia dan cukup memadai. Hubungan kerja dengan stakeholders sudah cukup baik dan harus ditingkatkan. 

“Pegawai UPT BP2MI Bali agar selalu menjaga kekompakan dan terus meningkatkan kinerjanya. Kepala UPT BP2MI Bali perlu mengeksplorasi kelebihan dan keunggulan setiap pegawai agar dapat mengetahui kekuatan dan mengeliminir kelemahan demi peningkatan kinerja UPT BP2MI Bali," kata Firdaus.

Firdaus juga menekankan agar permasalahan keuangan dan sarana prasarana agar dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan dituangkan dalam laporan keuangan yang akuntabel. Terkait Big Single Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar dikelola dengan baik. Sesuai amanat Undang-Undang agar terdapat integrasi sistem yaitu Sisko, Crisis Center, Jobs Info dan SIPUNTEN terintegrasi menjadi SISKOP2MI yang real time dan terintegrasi. Nantinya Big Single Data PMI ini akan terintegrasi dengan SISNAKER dan Portal Peduli WNI Kemenlu.

Dalam kegiatan kunjungan di UPT BP2MI Bali, Inspektur juga melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Ngurah Arda. Pada pertemuan itu dibahas peningkatan sinergi UPT BP2MI Bali dengan Pemerintah Daerah dalam hal fasilitasi masyarakat Bali yang ingin bekerja ke luar negeri serta percepatan vaksin bagi Calon PMI. ** (Humas/Aff/Erwan)

-